Persaingan Iphone 5 Vs Samsung Galaxy SIII (BI SS 2012)

 Persaingan iphone 5 dengan samsung galaxy SIII memang sangat mencuri perhatian bagi para kalangan terutama bagi para pecinta gadget. Munculnya iphone 5 sebagai pesaing baru yang menggoyahkan samsung galaxy s3 yang dinilai sangat ketat soal aplikasi yang masing-masing unggul dalam bidangnya. Banyak orang berpendapat bahwa samsung galaxy s3 kalah saing dibandingkan dengan iphone 5. Meskipun begitu sistem operasi android yang dianut oleh samsung galaxy s3 sudah terkenal diseluruh dunia akan tetapi, harus diakui bahwa iphone 5 lebih unggul. Ada yang beranggapan bahwa perkembangan teknologi khususnya pada gadget adalah suatu hal yang paling di nantikan oleh para pecinta gadget. Para vendor juga terus gencar untuk membuat dan berinovasi untuk membuat gadget yang semakin canggih dan semakin unggul untuk menciptakan suatu gadget yang berbeda dengan gadget lainnya. Untuk itu persaingan antara keduanya disisi lain sangat menguntungkan dan disisi lainnya juga sangat merugikan karena masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, Samsung Galaxy S3 ini memiliki layar 5 inci dan layar S3 yang menggunakan teknologi yang disebut dengan AMOLED, sehingga mampu menampilkan kualitas warna yang hidup dan warna hitam yang lebih dalam. Sebaliknya iphone 5 mempunyai layar LCD yang bisa menampilkan warna putih jauh lebih baik ketimbang samsung galaxy S3. Jadi, bagi para pecinta gadget dapat dengan mudah untuk menentukan pilhan yang mana yang terbaik untuk digunakan bisnis ataupun hanya sekedar untuk kebutuhan semata.

Berikut spesifikasinya :

 Iphone 5

Full Specifications of Apple iPhone 5 64GB

GENERAL	Network	GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100, LTE 850 / 1800 / 2100
LAYAR	Tipe	LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors
	Ukuran	640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass, oleophobic coating
DIMENSI	Ukuran/Berat	123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 g
AUDIO	Fitur	Vibration, proprietary ringtones
	Jack	3.5mm jack audio
	Speakerphone	Ya
MEMORY	Internal	64 GB storage, 1 GB RAM
	Eksternal	Tidak
DATA	3G	DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps
	EDGE	Ya
	GPRS	Ya
	WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
	Bluetooth	v4.0 with A2DP
	Infrared	Tidak
	USB/Port	v2.0 microUSB
KAMERA	Primer	8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash. Fitur: Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR
	Sekunder	1.2 MP, 720p@30fps
	Video Record	1080p@30fps
BATERAI	Tipe	Standard battery, Li-Po 1440 mAh (5.45 Wh)
	Standby	Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G)
	Talk Time	Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G)
FITUR	OS	iOS 6
	CPU	Apple A6, Dual-core 1.2 GHz, GPU PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics)
	Browser	HTML (Safari)
	GPS	Ya, A-GPS, GLONASS
	Messaging	iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Em
	Java	Tidak, Fitur tambahan: - Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player and editor - Image editor - Voice memo/command/dial
FITUR LAIN	Multiple SIM	Nano SIM
	Video Player	MP4/H.264/H.263 player
	MP3 Player	MP3/WAV/eAAC+ player
	Audio Record	Ya
	TV	Tidak

Samsung galaxy s3

• Full Specifications of Samsung I9300 Galaxy S III

GENERAL	Network	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100
LAYAR	Tipe	Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
	Ukuran	720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density), Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass 2, TouchWiz UI v4.0
DIMENSI	Ukuran/Berat	136.6 x 70.6 x 8.6 mm / 133 g
AUDIO	Fitur	Vibration MP3, WAV ringtones
	Jack	3.5mm jack audio
	Speakerphone	Ya
MEMORY	Internal	16/32/64 GB storage, 1 GB RAM
	Eksternal	microSD, up to 64 GB
DATA	3G	HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
	EDGE	Class 12
	GPRS	Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
	WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
	Bluetooth	v4.0 with A2DP, EDR
	Infrared	Tidak
	USB/Port	microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go
KAMERA	Primer	8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization
	Sekunder	1.9 MP, 720p@30fps
	Video Record	1080p@30fps
BATERAI	Tipe	Standard battery, Li-Ion 2100 mAh
	Standby	Up to 590 h (2G) / Up to 790 h (3G)
	Talk Time	Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G)
FITUR	OS	Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich)
	CPU	Exynos 4212 Quad, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9, GPU Mali-400MP
	Browser	HTML, Adobe Flash
	GPS	Ya, A-GPS, GLONASS
	Messaging	SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM
	Java	via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, MicroSIM card support only, S-Voice natural language commands and dictation, Smart Stay eye tracking, Dropbox (50 GB storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL A/V link), SNS integration,Organizer, Image/video editor, Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration, Voice memo/dial/commands, Predictive text input (Swype)
FITUR LAIN	Multiple SIM	Tidak
	Video Player	MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player
	MP3 Player	MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player
	Audio Record	Ya
	TV	Tidak

Sumber :

http://www.tabloidpulsa.co.id

Mengapa Harus Outsourching? (BI SS 2012)

Penerapan sistem outsourching selama ini menempatkan pada posisi pekerja yang tidak dilindungi dan dapat di PHK tanpa alasan dan juga tanpa pesangon yang memadai setelah masa kontrak kerja mereka berakhir. Padahal, secara hukum sebenarnya outsourcing, tidak mesti mengabaikan perlindungan hak-hak buruh. Jika pun terjadi pengabaian hak-hak terhadap para buruh dalam praktik outsourcing, itu merupakan kreasi dunia kerja saja. Karena itu, dengan pemahaman mengenai outsourching ini terhadap ruang lingkup dunia kerja semakin dapat manfaat dari bisnis outsourcing, kesalahpahaman demikian diharapkan berangsur dapat diminimalisasi atau diletakkan dalam kerangka yang lebih proporsional.  Sebab, bisnis outsourcing bukan saja berfaedah bagi dunia swasta, tetapi juga bagi badan yang berasal dari pemerintah. Dalam hubungan ini, pengaturan regulasi outsourcing yang jelas dan tidak multitafsir dalam perlindungan hak buruh sekaligus bermanfaat dalam dunia bisnis dan pemerintahan. 

Ruang lingkup

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membawa banyak perubahan yang terjadi di dalam hubungan perburuhan. Salah satunya perubahan yang cukup penting adalah di izinkannya praktek outsourcing. Outsourching adalah suatu bentuk hubungan kerja sama  yang termasuk dalam kategori Precarious Work, istilah ini biasanya dipakai secara internasional untuk menunjukan situasi hubungan kerja yang tidak tetap, waktu  yang dibatasi , pekerja lepas, tidak terjamin dan tidak pasti. Praktek seperti ini sepintas terlihat wajar namun mendorong akan terjadinya eksploitasi buruh yang cukup parah. Sayangnya praktek outsourcing ini tidak di imbangi dengan pengawasan-pengawasan yang ketat yang seharusnya pemerintah dapat menjamin terpenuhinya hak-hak para buruh. Tuntutan utama para buruh adalah menghapus sistem alih daya dan menolak upah murah/minimum.

Hubungan kerja kontrak dan sistem kerja outsourcing adalah sebuah praktek dunia kerja dalam hal berbisnis. Namun di Indonesia dan lebih banyak di negara lainnya, praktek ini membawa efek fragmentatif, degradatif, diskriminatif dan eksploitatif terhadap buruh di tengah semakin lemahnya kompetensi, peran dan fungsi pengawasan oleh Disnakertans dalam kerangka Otonomi Daerah. Tentu saja persoalan ini tidak berdiri sendiri melainkan  situasi ini harus segera dipahami dalam rangka hubungan industrial yang lebih luas dimana pemerintah menempatkan dirinya hanya sebagai ‘pembuat peraturan semata’ dan tidak mengambil tanggung jawab untuk melindungi hak-hak buruh pada umumnya. Efek yang ditimbulkan itu semakin terasa di dalam situasi dimana tidak ada Sistem Jaminan Sosial yang memadai di Indonesia. Serta tidak adanya jaminan kesehatan yang memadai untuk  pekerja buruh untuk mendapatkan kesehatan secara gratis dan memadai. Padahal pekerja outsourching sangat berperan penting bagi operasional suatu perusahaan. Pekerja buruh sama-sama saling menguntungkan bagi perusahaan untuk itu mereka berhak mengemukakan keinginannya untuk menolak upah yang murah. Karena harga kebutuhan yang semakin meningkat tidak seimbang dengan upah yang mereka dapatkan. Karena Indonesia adalah negara yang demokratis sangat mudah bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya agar pendapat mereka didengar oleh pemerintah untuk menikmati kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera. 

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar kembali menjajikan akan mencabut izin perusahaan penyalur tenaga kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Penindakan dan pengawasan terhadap outsourching harus tegas sesuai dengan kewenangannya. Saya meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin operasional pengerah tenaga outsourching yang tidak taat pada aturan yang berlaku dengan perundang-undangn kata Muhaimin Iskandar.

Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepada pemerintah untuk mengikuti regulasi dalam menangani masalah ketenagakerjaan sehingga tidak tunduk begitu saja terhadap tekanan yang rubuh lewat suatu unjuk rasa.

Para pengusaha membutuhkan jaminan perlindungan dan penegakan hukum agar mereka bisa memproduksi dan menciptakan lapangan kerja dengan tenang. Namun pemerintah harus tegas menghentikan kebijakan populis yang menyesatkan dan tidak mendukung iklim investasi yang bergerak dalam bidang tersebut.

Penyimpangan

Dalam praktiknya, pengaturan UUK perihal outsourcing diatas sering menimbulkan  beberapa penafsiran yang salah. Setiap pekerjaan seolah bisa dialihkan, bahkan pekerjaan inti dari  sebuah perusahaan tersebut. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja juga sangat minim dan juga kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Maka dari itu, pekerja diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sehingga ketika kontrak habis maka jalinan hubungan pekerjaan dengan perusahaan juga akan berakhir, dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi dan pesangon terhadap pekerja yang di-PHK. Hal ini harus diakui sebagai suatu kelemahan yang ditimbulkan oleh adanya sistem kerja outssourching. Lalu, konsep norma outsourcing yang diatur dalam UUK harus segera direvisi agar para pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak di dunia kerja dan dunia usaha pada umumnya.

Dasar hukumnya

Ada beberapa peraturan dari tingkat UU, Keputusan Menteri maupun Peraturan Menteri yang mengatur hubungan kerja macam itu, yaitu:

UU 13/2003 psl.59 (2):

Perjanjian kerja paruh waktu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi oleh waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam perusahaan ataupun pekerjaan yang bukan bersifat musiman.

UU 13/2003 psl.66:

Yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan umum.

Dampak yang ditimbulkan

1. Bagi buruh

Diskriminasi kesempatan kerja bagi mereka yang di luar kelompok usia 18-24 tahun, kesempatan kerja lebih banyak untuk perempuan, kesempatan kerja pendek, tak ada kompensasi pada akhir hubungan kerja, kesejahteraan menurun, upah tidak pernah naik, dan tidak dapat berserikat. Dalam sistem hubungan kerja kontrak/ Outsourcing, suatu perusahaan pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon ketika masa kontrak tersebut telah selesai. Kontrak terus-menerus dengan upah minimum, berarti tidak ada jaminan atas pekerjaan, tidak ada jaminan atas penghasilan, tidak ada jaminan atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di Indonesia, hingga saat ini belum terbangun suatu fasilitas dimana sistem jaminan sosial nasional yang dapat menjadi sandaran ketika seseorang tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja. Akibatnya, ketika buruh yang bekerja dengan sistem kontrak/outsorcing tidak dapat bekerja karena diputus kontraknya, maka matilah sumber penghidupan baginya.

2. Terhadap pengusaha

Urusan ketenagakerjaan semakin praktis, biaya tenaga kerja jauh berkurang hingga 20%, biaya tinggi dalam jangka pendek tetapi rendah dalam jangka panjang: membayar management fee dan pesangon dalam rangka pengalihan hubungan kerja tetap menjadi kontrak tetapi tidak perlu memberikan kompensasi dan pensiun ketika hubungan kerja berakhir, mengurangi resiko dan kerugian karena fluktuasi dalam dunia bisnis tersebut.

3.  Pemerintah

Terjadi pelanggaran dan pembiaran pelanggaran terhadap peraturan dan UU mengenai outsourcing dan kebebasan berserikat, pasar tenaga kerja mengalami distorsi karena angkatan kerja harus membayar untuk mendapatkan pekerjaan, perluasan kesempatan kerja di sektor formal semakin sempit karena preferensi terhadap kelompok usia tertentu, gejala informalisasi meluas karena kesempatan kerja di sektor formal yang semakin pendek dan terbatas, penurunan wibawa, kompetensi dan profesionalisme aparat disnaker. Selama ini pada usia 18 – 55 tahun dipandang sebagai usia yang sangat produktif. Tapi sistem kerja Kontrak/Outsourcing yang mengutamakan angkatan kerja yang ‘sangat muda’ akan menyebabkan kesempatan kerja bagi buruh usia >30 tahun makin menyempit. Bila peluang kerja di sektor formal bagi Angkatan kerja ‘tua’ makin menyempit, maka akan terjadi ledakan sektor informal yang selama ini pun sudah mendominasi struktur angkatan kerja Indonesia.

Masalah outsourching masih saja dibicarakan dan tidak adanya kejelasan dari pemerintah untuk bertindak tegas atas penyelewengan yang terjadi pada sistem outsourching ini untuk melindungi hak-hak para buruh. Pemerintah seyogyanya juga harus memberikan hak-hak khusus pada buruh tidak hanya menguntungkan bagi pihak perusahaan saja tapi juga para pekerja untuk bekerja dengan baik dan tidak dibatasi oleh suatu kontrak yang hanya menguntungkan pihak perusahaan dan sangat merugikan bagi buruh. Semoga pemerintah memberikan suatu solusi atau alternatif untuk merivisi undang-undang mengenai sistem kerja buruh agar buruh bisa menikmati kehidupan yang layak dan sejahtera.

Semoga tulisan saya ini dapat bermanfaat...

SUMBER :

www.kompas.com

http://library.fes.de/pdf-files/buores/indonesien/07527.pdf