Selasa, 25 Desember 2012 0 comments

Kelangkaan BBM Bersubsidi (BI SS 2012)



Kelangkaan BBM bersubsidi kembali mencuat dan membuat masalah ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan mengenai kelangkaan BBM bersubsidi yang saya tonton dari sebuah tayangan berita yaitu “Insert Investigasi” di televisi swasta. Kesimpulan yang saya dapatkan dari tayangan tersebut adalah kelangkaan BBM bersubsidi disebabkan oleh adanya penambahan jumlah kendaraan baik motor ataupun mobil dan perilaku konsumen menengah yang turut menghabiskan jatah BBM bersubsidi untuk kalangan mobil mewah mereka. Pemerintah seolah cuci tangan dan dengan mudahnya melemparkan akar permasalahannya pada pengguna BBM bersubsidi di jalan raya. Demikian juga, dengan halnya pendapat para pakar dan artis-artis yang diwawancarai semuanya seolah sudah mengikuti skenario untuk mengaminkan bahwa perilaku masyarakat pengguna kendaraan bermotorlah yang menjadi sumber utama dari krisisnya BBM bersubsidi tersebut.
Mengapa setiap kali terjadi krisis BBM bersubsidi, masyarakat pengguna BBM yang selalu dijadikan kambing hitam? Lalu mengapa maraknya kasus-kasus seperti penyelundupan puluhan juta liter minyak yang dilakukan oleh kapal-kapal tanker yang tidak pernah di munculkan sebagai “tersangka” meski jumlah yang di sinyalir bisa mencapai 70-80% dari jumlah quota BBM bersubsidi yang dikapalkan.
Sangat ironis melihat situasi yang seperti ini. Pedagang bensin eceran dengan jerigen selalu diawasi dan kalau perlu dituduh sebagai penimbunan minyak, sementara puluhan jutaan liter yang diambil oleh tanker-tanker di tengah laut tidak pernah tuntas di tangani oleh pemerintah.
Siapa orang dibalik skenario yang begitu hebatnya bisa membuat bahkan sanggup mencuci otak masyarakat dari pengguna BBM bersubsidi untuk saling menyalahkan? Sementara itu, jaringan mafia penyelundupan BBM bersubsidi yang menghabiskan sebagian besar kuota BBM bersubsidi dapat dengan mudah dan aman melakukan aksi busuknya.
Untuk kasus seperti ini apalagi diwilayah Jabodetabek sebaiknya diadakan pengecekan jumlah riil pasokan BBM ke SPBU. Apakah sudah sesuai dengan aturan dan data yang dilaporkan oleh pihak Pertamina dan Pemerintah. Pihak KPK harus segera membentuk tim khusus untuk mengadakan audit distribusi BBM yang dikirim dan dipasarkan oleh setiap SPBU di Jabodetabek dan sekitarnya. Bukankah setiap liter BBM yang keluar dari pompa SPBU memiliki data dan resumenya? Kumpulkan semua data meteran dari semua SPBU di Jabodetabek untuk mendapatkan satu angka kebutuhan BBM bersubsidi. Kemudian, bandingkanlah dengan yang laporan alokasi dan pasokan BBM yang sudah dikirim oleh pihak Pertamina dan yang dilaporkan oleh Pemerintah.  Apakah ada selisihnya dan berapa besar selisihnya dan apakah selisihnya wajar atau sudah tidak dapat masuk akal?
Audit yang serupa juga harus dilakukan terhadap jaringan distribusi BBM bersubsidi secara nasional yang dilakukan oleh pihak Pertamina selaku BUMN yang sangat bertanggung jawab untuk semua pasokan BBM di Jabodetabek dan sekiarnya. Jumlah BBM bersubsidi dari Pertamina harus dipastikan sama dengan jumlah BBM yang diterima dari setiap depo penerima yang sesuai dengan data kebutuhan BBM bersubsidi yang datanya selalu di update dari setiap pompa BBM di semua SPBU.  
Jangan biarkan BBM bersubsidi dihabiskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan tetapi sebagai masyarakat luas yang menggunakan kendaraan bermotor dan pengecer kecil yang selalu dijadikan terdakwanya. Sebagai media massa juga harus lebih kritis untuk melakukan segala bentuk pengawasan dan investigasi terhadap masalah ini sehingga tidak lagi mengikuti aturan skenario yang keji dan dibuat oleh pihak-pihak penguasa korup dan para calo. 
Semoga kejadian seperti ini harus segera diungkap agar kedepannya masalah BBM bersubsidi tidak membuat masyarakat khawatir dan seharusnya peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk terciptanya suatu solusi agar BBM bersubsidi masih dapat dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.

0 comments

Kurikulum 2013 Masih Pro-Kontra (BI SS 2012)



Kurikulum 2013 yang rencananya akan diterapkan mulai tahun ajaran 2013/2014, masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan praktisi pendidikan. Pihak yang mendukung kurikulum baru menyatakan bahwa kurikulum 2013 memadatkan pelajaran sehingga tidak membebani siswa karena akan fokus kepada tantangan masa depan bangsa dan tidak memberatkan guru dalam hal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pihak yang kontra menyatakan bahwa kurikulum 2013 justru kurang fokus karena menggabungkan mata pelajaran IPA dengan Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sistem seperti ini terlalu ideal karena tidak mempertimbangkan kemampuan guru serta tidak adanya uji coba di sejumlah sekolah sebelum diadakannya penyerapan itu. Perubahan kurikulum kemungkinan tidak menjadi masalah, akan tetapi guru yang bertugas di daerah perbatasan, membutuhkan waktu adaptasi yang sangat lama dengan adanya perubahan kurikulum tersebut. Para guru menginginkan agar rancangan kurikulum 2013 segera di sosialisasikan. Supaya persiapan menjadi lebih matang, sebab sampai saat ini belum tahu sama sekali soal arah kurikulum 2013. Padahal guru-guru baru saja mempersiapkan kurikulum lama yang harusnya diperkaya dengan pendidikan berkarakter. Namun tiba-tiba saja kurikulumnya sudah berubah dan tahun ajaran baru sebentar lagi sudah ada di mata dan diharapkan adanya persiapan yang matang dari para guru yang lebih fokus dalam mendalami kurikulum baru tersebut. Hambatan yang akan di hadapi oleh para guru yaitu penggabungan IPA ke dalam Bahasa Indonesia yang masih sulit dimengerti dan sosialisasi yang belum rata di sebagian besar sekolah-sekolah untuk mengantisipasi kurikulum 2013. Meski sosialisasi belum dilakukan, sekolah mulai bersiap mengantisipasi akan datangnya kurikulum 2013. Di gresik akan menerapkan pengajaran berbasis teknologi informasi (TI) dan komunikasi yang di integrasikan ke semua mata pelajaran. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Bali Gede Wenten Aryasuda mengusulkan agar bahasa daerah dipertahankan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, bukan hanya sekedar muatan lokal. Budaya daerah merupakan benteng keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Namun dengan adanya kurikulum baru sebagian para guru merasa khawatir dengan adanya penghapusan atau pengurangan bahasa daerah yang akan menyebabkan mereka tak bisa memenuhi kewajiban 28 jam mengajar per minggu sehingga tunjangan serifikasi yang mereka terima akan dihapuskan. Padahal dari 90 guru bahasa daerah, sekitar 50% sudah lolos sertifikasi. Penghapusan bahasa daerah bisa menyebabkan siswa merasa asing dengan kultur dan karakter masyarakat.

Sumber : www.kompas.com

0 comments

Kontroversi Kunjungan Kerja Anggota DPR Ke Jerman (BI SS 2012)



Kontroversi kunjungan kerja para anggota DPR selalu saja mendapatkan pro dan kontra yang dinilai sebagai gambaran anggota DPR yang tak peka oleh berbagai macam kritikan. Kunjungan yang dilakukan oleh Anggota DPR ke Berlin, pada tanggal 17-23 November, beralasan untuk studi banding dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU Keinsinyuran. Pasalnya, kunjungan yang menghabiskan uang negara sebesar 114.873 dollar AS atau sekitar Rp 1,045 miliar itu dinilai hanya menghamburkan uang rakyat. Akan tetapi, apa yang terjadi di sana?
Yang terjadi adalah para Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI di Berlin menunjukkan apa yang di kerjakan oleh rombongan Baleg yang dipimpin Sunardi Ayub dalam tayangan video yang di unggah ke YouTube pada tanggal 21 November 2012 lalu. Dalam video yang berjudul [PPI Berlin] Fakta Kunker Baleg DPR-RI ke DIN (Deutsches Institut für Nörmung) terlihat para rombongan anggota DPR berjumlah delapan orang laki-laki dan seorang perempuan tiba di kantor DIN dengan menggunakan bus, yang di dampingi oleh pihak dari KBRI, pada pukul 10.00 waktu setempat.
Kemudian pertemuan dengan DIN ini disebut salah alamat sebab DIN tidak membidangi standardisasi kompetensi profesi, tetapi standardisasi produk dan proses produk. Seharusnya rombongan anggota Baleg DPR ini berkunjung untuk studi banding dengan Lembaga Dewan Keinsinyuran, Perguruan Tinggi Teknik, Organisasi Insinyur Jerman, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jerman. Meskipun begitu, rombongan tetap di sambut baik oleh kedua orang dari DIN. Ketika berada di dalam ruangan, pihak KBRI memberi kata pembuka kepada salah satu pihak DIN.

Namun, saat diskusi dimulai, pembahasan pertama yang dilakukan oleh para anggota DPR ini adalah mengenai bahasa yang akan digunakan dalam presentasinya, apakah menggunakan bahasa Jerman atau Inggris. Sementara itu, pihak dari DIN memberikan presentasinya dengan menggunakan bahasa Inggris agar dapat dimengerti oleh semua orang.

"Apa yang disampaikan tadi diterjemahkan ke kita, kalau kita yang bicara diterjemahkan ke bahasa Jerman,
gitu Pak?" tanya salah seorang anggota Dewan.

"Supaya
tidak bingung, apa yang disampaikan dia, sampaikan dengan bahasa Indonesia, nanti bapak saya yang berbicara, sampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris," ujar pria yang di tunjuk menjadi seorang penerjemah. Akhirnya, pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia, yang di terjemahkan ke bahasa Inggris. Pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh satu-satunya wanita yang ada dalam rombongan tersebut.

Selanjutnya, yang terlihat dalam tayangan di YouTube, yang aktif melakukan tanya jawab adalah penerjemah dengan perwakilan DIN. Sementara yang lainnya hanya menyimak saja. Pada menit-menit 11.28, para anggota Dewan berdasi kuning, yang duduk selang dua orang di sebelah kiri penerjemah/translator, tampak terlihat menutup mulut yang menguap dengan tangan, sambil merenggangkan badannya ke belakang.

Pukul 11.45, dua orang anggota DPR, seorang wanita dan seorang pria, tiba di kantor DIN dengan menumpang taksi. Mereka di antar oleh seorang wanita yang berambut pirang dan fasih berbahasa Jerman. Menurut sang wanita, dia baru saja menjemput keduanya dari Bandara Tegel. Kedua anggota Dewan ini terlihat membawa dua koper besar berwarna kuning dan hitam. Sambil membawa koper-koper tersebut, keduanya, kemudian memasuki ruangan yang berada di dalam kantor DIN.

Namun, pada pukul 12.10, anggota Baleg sudah keluar dari kantor DIN. Anggota Dewan yang terlambat sempat merokok dulu di depan kantor DIN, sebelum akhirnya mereka naik ke bus untuk menuju restoran yang khas dengan masakan ala Timur Tengah yang berada di sekitar Turmstrasse.

Lalu sekitar pukul 14.30, rombongan Baleg DPR keluar dari restoran menuju KBRI. Setelah itu, mereka kembali ke Hotel Holiday Inn, tempat mereka menginap. Menurut PPI Berlin, pada hari Senin itu, kegiatan Baleg DPR hanya efektif selama dua jam di DIN.
Pada keesokan harinya, Selasa pada tanggal 20/11/2012, tidak ada kegiatan yang berlangsung pada pagi harinya. Hanya ada salah satu anggota DPR yang keluar dari salah satu supermarket di Jerman. Kemudian jadwal yang sudah di tetapkan, mereka harusnya bertemu dengan Parlemen-Parlemen Jerman pada hari itu. Namun, PPI Berlin mengaku tidak bisa melacak mereka sehingga tidak bisa mengecek benar atau tidaknya mereka bertemu dengan para Parlemen Jerman. PPI juga menilai, acara pada kunker tersebut tidak dipersiapkan dengan baik. Akibatnya, polemik terus saja terjadi.
Para pelajar juga menuntut transparansi untuk setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPR, berupa tujuan kunjungan kerja, biaya perjalanan, akomodasi selama kunjungan kerja, jadwal kunjungan kerja selama di luar negeri, materi-materi yang dibicarakan, dan partner kerja di tempat tujuan. Para pelajar meminta anggota DPR RI lebih baik memfokuskan masalah di tanah air, terutama dengan tugas pokok dan fungsi DPR RI yang sedang mendapat sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak. Selain itu, para pelajar juga meminta para wakil rakyat tersebut menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hal yang akan distudibandingkan dengan mengandalkan informasi serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal. Mengingat adanya perbedaan yang cukup kontras antara Indonesia dan Jerman dalam hal sistem dan tata kelola pemerintahan-kenegaraan, tata hukum, struktur sosial dan budaya.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya publikasi hasil konkret dari kunjungan-kunjungan kerja keluar negeri yang selama ini dilakukan oleh DPR RI, terutama dalam konteks kunjungan ke Jerman pada April 2012 lalu. Para pelajar menilai, hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI tersebut sampai saat ini belum dipublikasikan secara resmi.


Minggu, 23 Desember 2012 0 comments

Pembatasan Mobil Di Jakarta Akan Segera Dilakukan (BI SS 2012)



Pembatasan mobil di daerah DKI Jakarta tetap akan dilakukan meskipun terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan radikal tersebut. Sikap warga Jakarta ini dinilai wajar dan akan dipakai sebagai masukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum aturan itu mulai diberlakukan pada bulan Maret mendatang. Masalah kemacetan di Jakarta tidak akan rampung bila tahapan dalam penanganan kemacetan sudah di desain dalam rencana jangka panjang. Pembatasan kendaraan adalah salah satu tahapan penanganan kemacetan di Jakarta. Setelah pembatasan kendaraan dengan menggunakan pelat mobil ganjil dan genap, kemudian akan dilanjutkan dengan adanya penerapan jalan berbayar elektronik (Elektronik Road Pricing /ERP). Pembatasan penggunaan kendaraan akan di barengi dengan penguatan bus rapid transit (BRT), seperti penambahan armada bus dan mengintegrasikan angkutan umum dengan transjakarta. Selanjutnya akan dibangun transportasi berbasis rel, yaitu mass rapid transit (MRT) dan monorel. Kebijakan yang dilakukan diharapkan tidak akan merugikan warga karena akan ada kajiannya. Peraturan itu tidak membatasi total, namun hanya sebatas pengaturan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan bahwa kebijakan ini sudah dilakukan dengan melibatkan konsultan transportasi PT Pamintori. Hasil kajian ini dapat menghemat waktu dan juga biaya operasi kendaraan sebesar Rp. 8,85 triliyun per tahun. Penghematan bahan bakar minyak sebanyak 345.000 kiloliter per tahun. Dengan laju kecepatan kendaraan meningkat menjadi rata-rata 20,8 kilometer per jam menjadi 41,3 kilometer per jam di dalam kota.

Jangan gegabah

Penerapan aturan tersebut harus dilakukan beberapa kajian agar kebijakan itu dapat dilakukan secara optimal dan efektif. Padahal sudah ada kajian yang dilakukan oleh pakar yang menggunakan dana hibah dari Australia pada tahun 2002 tentang penataan transportasi di Jakarta dalam waktu jangka pendek. Dalam kajian tersebut, pembatasan ganjil dan genap justru tidak direkomendasikan. Karena dengan menggunakan model pembatasan ganjil dan genap dinilai gagal di kota-kota besar, seperti di Beijing, Roma, Mexico City dan Athena. Akan tetapi, pemberlakuan kebijakan itu harus tergantung dari kesiapan para masyarakat sendiri. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak lagi terjadi kemacetan di Ibukota Jakarta.

Sumber : www.kompas.com
 
0 comments

Ancaman Bencana Hidrometeorologi (BI SS 2012)



Kombinasi Perubahan Iklim Dan Ulah Manusia

Bencana hidrometeorologi, yaitu, menjadi ancaman terbesar bagi negara di Asia, termasuk Indonesia. Bencana ini dipicu oleh kerusakan lingkungan dan pemanasan global.
Kepala Pusat Data , Informasi Dan Humas Badan Nasional (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa sejak bulan Januari hingga 13 Desember 2012 sudah tercatat 729 kasus kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 85% adalah bencana hidrometeorologi yang berupa banjir, kekeringan, tanah longsor, puting beliung, kebakaran lahan hutan serta gelombang pasang. Kejadian ini lebih besar dari pada rata-rata tahun 2002-2011 yaitu 77%. Puting beliung merupakan bencana yang paling sering terjadi dan mengalahkan bencana banjir dan tanah longsor yang sebelumnya mendominasi di sebagian daerah yang rawan bencana.
Meningkatnya bencana hidrometeorologi disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia dan faktor perubahan iklim. Khususnya untuk masalah banjir yang terjadi di pulau Jawa penyebab dominannya disebabkan oleh antropogenik. Faktor kerusakan yang paling sering terjadi terdapat pada daerah yang memiliki aliran sungai dan di daerah perbukitan yang memiliki struktur tanah yang tidak stabil akibat tidak adanya pepohonan yang rindang sehingga terjadi bencana longsor. Akan tetapi, fenomena peningkatan frekuensi dan daerah yang mengalami  dampak akibat puting beliung menunjukan pengaruh yang sangat besar bagi perubahan iklim. Naiknya suhu Bumi menyebabkan frekuensi kejadian puting beliung menjadi suatu pembuktian langsung bahwa secara statistika pun sangat sulit untuk dibuktikan.
Pada puncak musim hujan, pada bulan Januari merupakan ancaman bencana hidrometeorologi mencapai puncaknya. Bagi masyarakat harus berhati-hati dengan adanya bencana hidrometeorologi karena sudah sangat serius mengancam di masa yang akan datang. Secara bulanan saja menunjukan puncak bencana ini terjadi pada bulan Januari. Artinya pada puncak musim hujan pada saat bulan Januari merupakan ancaman yang berupa hidrometeorologi mencapai puncaknya ini perlu diantisipasi oleh masyarakat. Saat ini puting beliung terjadi bukan hanya pada masa transisi atau peralihan musim, melainkan berlangsungnya selama musim hujan hingga akhir musim hujan yaitu sekitar bulan Oktober hingga April.

Fenomena Global 

        Dominasi bencana hidrometeorologi di Indonesia ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di Asia dan global. Secara global sudah terjadi sebanyak 76% bencana di dunia sepanjang tahun 1900-2011 merupakan bencana hidrometeorologi. Pekan ini, badan PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNISDRI) merilis hasil penelitian yang menyebutkan banjir merupakan bencana yang paling kerap terjadi di Asia sepanjang tahun 2012, yaitu mencapai 44%. Bencana ini menyebabkan dampak korban jiwa terbanyak dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Sebanyak 54% korban tewas di Asia yang diakibatkan oleh banjir dan 56% dari total kerugian ekonomi di Asia disebabkan oleh banjir. Selain banjir, badai juga menjadi ancaman serius di Asia. Pekan lalu di Filipina terjadi topan Bopha yang menewaskan 500 orang. Di dunia jumlah bencana sudah terjadi sebanyak 213 kali, menyebabkan 5.469 korban tewas yang berdampak terhadap 87 juta jiwa dan menyebabkan kerugian hingga 44,6 miliar dollar AS.

Sumber : www.kompas.com