Seluruh inisiatif pengembangan mobil
listrik nasional harus masuk sistem tim riset yang sudah ditetpakan
oleh pemerintah. Langkah ini untuk menjamin berlangsungnya
pengembangan yang sesuai prosedur standar guna menjamin kelayakannya
dan mendapat insentif. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa
menggelar rapat koordinasi tentang pengembangan mobil listrik
nasional di Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut
antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Menteri
Keuangan Agus DW Martowardojo, dan Direktur Utama PT PLN (Persero)
Nur Pamudji. Pemerintah, menurut Hatta, telah membentuk tim riset di
bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Riset dan Teknologi. Seluruh potensi pengembangan yang
ada, baik institusi maupun perorangan diharapkan masuk dalam sistem
tim riset tersebut. "Mana yang kurang kita bantu. Kalau ada yang
perlu insentif, kita bantu. Dana-dana riset juga kita sediakan,"
kata Hatta. Tim riset khusus menangani riset dan pengembangan
teknologi. Sementara soal pemberian status layak atau tidak
operasinya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Pemberian
izin produksi kewenangan Kementerian Perindustrian. Seluruh proses
standar, menurut Hatta, harus dilalui agar mobil benar-benar layak
dan bisa sampai diproduksi secara massal. Untuk produksi massal
pertama nanti diutamakan untuk mobil perkotaan dan bus. Konferensi
Tingkat Tinggi APEC di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 2013, akan
dijadikan sebagai panggung pameran mobil listrik nasional. Teknisnya,
seluruh kendaraan yang digunakan untuk kepentingan acara akan
menggunakan mobil listrik nasional, kecuali mobil kepala negara yang
biasanya membawa mobil protokoler sendiri. Agus Martowardojo
menyatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk
mendorong pengembangan mobil listrik nasional. Di antaranya adalah
pembebasan pajak pertambahan nilai untuk barang mewah bagi
komponen-komponen yang masih harus diimpor. Ditanya soal kebutuhan
listrik untuk mobil listrik nasional, Agus berpendapat, idealnya
menggunakan listrik nonsubsidi. Alasannya, salah satu tujuan
pengembangan mobil listrik adalah menekan konsumsi subsidi. Sementara
itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang giat
mempromosikan mobil listrik mengatakan tidak akan menyerah mengenai
mobil listrik. "Kita tidak mungkin mengejar teknologi mobil
bensin yang sudah dikembangkan negara-negara maju. Kita akan
berkompetisi di mobil listrik karena teknologi ini baru dan semua
negara sedang berlomba mengembangkannya," ujar Dahlan. Direktur
Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jarman, kemarin, di Kantor Direktorat Jenderal Kelistrikan
Kementerian ESDM, Jakarta, menyatakan, ketersediaan pasokan tenaga
listrik dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali mencukupi untuk program
mobil listrik. Masih ada cadangan 30 persen dalam sistem kelistrikan
Jawa-Bali yang siap dipakai. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara
Nur Pamudji mengatakan, listrik menganggur atau tidak terpakai di
malam hari yang mencapai 1.000 megawatt dapat dimanfaatkan untuk
mengisi baterai mobil listrik. Berbeda dengan pengisian mobil listrik
di rumah yang membutuhkan waktu beberapa jam, pengisian di area
istirahat menggunakan peranti pengisi cepat dengan listrik searah
cukup 10-20 menit. Biaya yang dibutuhkan untuk satu peranti pengisi
cepat ini sekitar Rp 10 juta. Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi
Pratama Dasep Ahmadi, di Kemenperin, menuturkan, pihaknya berencana
memproduksi 1.000-2.000 unit mobil listrik Evina. Evina singkatan
dari Electric vehicle Indonesia. Dasep menuturkan, harga jual mobil
listrik tersebut di bawah Rp 200 juta.
Sumber
:
0 comments:
Posting Komentar