Minggu, 17 Februari 2013

PENANGANAN BANJIR, SINKRONISASI HULU DAN HILIR (BI SS 2013)

Penanggulangan banjir Jakarta harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Jika tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka permasalahan banjir di Jakarta tidak akan pernah selesai. Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Joko Widodo pada rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat kerja tersebut membahas sinkronisasi program dan penanganan banjir di Jakarta. Hadir dalam rapat kerja tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Alfan Baharuddin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Jawa Barat Lex Laksamana. Joko Widodo mengharapkan semua pihak berfokus mempercepat menangani penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta. Untuk itu, tahun 2013 ini masalah penanganan sampah akan di lakukan secara besar-besaran. Dengan cara mempercepat normalisasi Ciliwung, Kali Pesangrahan dan Kali Sunter. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan sumur resapan minimal 20.000 unit. Sepuluh ribu unit diantaranya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Demikian juga dengan pembangunan terowongan multifungsi yang akan dipercepat. Joko Widodo menambahkan, pembangunan terowongan multifungsi tersebut bisa dibiayai APBD DKI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan para investor. Djoko Kirmanto mengatakan, penanganan sungai-sungai di luar Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, penanganan sungai-sungai di Jakarta akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran 2 triliun, diantaranya untuk normalisasi sungai dan pengerukan sampah yang terdapat di sungai. Untuk daerah hulu yang penting untuk ditangani ialah Cianjur dan Bogor. Hal itu, akan dilakukan rekayasa teknis dengan menanam pohon di sekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, mengoptimalisasi kapasitor drainase.

Sumber : www.kompas.com
Share on :
Posted by laisa Nurin at 10.47
Show comments
Hide comments

0 comments:

Posting Komentar

Penanggulangan banjir Jakarta harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Jika tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka permasalahan banjir di Jakarta tidak akan pernah selesai. Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Joko Widodo pada rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat kerja tersebut membahas sinkronisasi program dan penanganan banjir di Jakarta. Hadir dalam rapat kerja tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Alfan Baharuddin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Jawa Barat Lex Laksamana. Joko Widodo mengharapkan semua pihak berfokus mempercepat menangani penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta. Untuk itu, tahun 2013 ini masalah penanganan sampah akan di lakukan secara besar-besaran. Dengan cara mempercepat normalisasi Ciliwung, Kali Pesangrahan dan Kali Sunter. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan sumur resapan minimal 20.000 unit. Sepuluh ribu unit diantaranya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Demikian juga dengan pembangunan terowongan multifungsi yang akan dipercepat. Joko Widodo menambahkan, pembangunan terowongan multifungsi tersebut bisa dibiayai APBD DKI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan para investor. Djoko Kirmanto mengatakan, penanganan sungai-sungai di luar Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, penanganan sungai-sungai di Jakarta akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran 2 triliun, diantaranya untuk normalisasi sungai dan pengerukan sampah yang terdapat di sungai. Untuk daerah hulu yang penting untuk ditangani ialah Cianjur dan Bogor. Hal itu, akan dilakukan rekayasa teknis dengan menanam pohon di sekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, mengoptimalisasi kapasitor drainase.

Sumber : www.kompas.com

Penanggulangan banjir Jakarta harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Jika tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka permasalahan banjir di Jakarta tidak akan pernah selesai. Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Joko Widodo pada rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat kerja tersebut membahas sinkronisasi program dan penanganan banjir di Jakarta. Hadir dalam rapat kerja tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Alfan Baharuddin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Jawa Barat Lex Laksamana. Joko Widodo mengharapkan semua pihak berfokus mempercepat menangani penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta. Untuk itu, tahun 2013 ini masalah penanganan sampah akan di lakukan secara besar-besaran. Dengan cara mempercepat normalisasi Ciliwung, Kali Pesangrahan dan Kali Sunter. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan sumur resapan minimal 20.000 unit. Sepuluh ribu unit diantaranya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Demikian juga dengan pembangunan terowongan multifungsi yang akan dipercepat. Joko Widodo menambahkan, pembangunan terowongan multifungsi tersebut bisa dibiayai APBD DKI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan para investor. Djoko Kirmanto mengatakan, penanganan sungai-sungai di luar Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, penanganan sungai-sungai di Jakarta akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran 2 triliun, diantaranya untuk normalisasi sungai dan pengerukan sampah yang terdapat di sungai. Untuk daerah hulu yang penting untuk ditangani ialah Cianjur dan Bogor. Hal itu, akan dilakukan rekayasa teknis dengan menanam pohon di sekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, mengoptimalisasi kapasitor drainase.

Sumber : www.kompas.com

Penanggulangan banjir Jakarta harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Jika tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka permasalahan banjir di Jakarta tidak akan pernah selesai. Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Joko Widodo pada rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat kerja tersebut membahas sinkronisasi program dan penanganan banjir di Jakarta. Hadir dalam rapat kerja tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Alfan Baharuddin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Jawa Barat Lex Laksamana. Joko Widodo mengharapkan semua pihak berfokus mempercepat menangani penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta. Untuk itu, tahun 2013 ini masalah penanganan sampah akan di lakukan secara besar-besaran. Dengan cara mempercepat normalisasi Ciliwung, Kali Pesangrahan dan Kali Sunter. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan sumur resapan minimal 20.000 unit. Sepuluh ribu unit diantaranya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Demikian juga dengan pembangunan terowongan multifungsi yang akan dipercepat. Joko Widodo menambahkan, pembangunan terowongan multifungsi tersebut bisa dibiayai APBD DKI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan para investor. Djoko Kirmanto mengatakan, penanganan sungai-sungai di luar Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, penanganan sungai-sungai di Jakarta akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran 2 triliun, diantaranya untuk normalisasi sungai dan pengerukan sampah yang terdapat di sungai. Untuk daerah hulu yang penting untuk ditangani ialah Cianjur dan Bogor. Hal itu, akan dilakukan rekayasa teknis dengan menanam pohon di sekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, mengoptimalisasi kapasitor drainase.

Sumber : www.kompas.com

Langganan: Posting Komentar (Atom)